Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010.
Sementara hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Perwakilan
Berdasarkan Pemilu Legislatif 2009, Sumatera Barat mengirimkan 14 wakil ke DPR RI dari dua daerah pemilihan dan empat wakil ke DPD. Sedangkan untuk DPRD Sumatera Barat tersusun dari perwakilan sepuluh partai, dengan perincian sebagai berikut:
Pemerintahan nagari
Sampai tahun 1979 satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka sejak pada tahun 2001, istilah "Nagari" kembali digunakan di provinsi ini.
Pemerintahan nagari merupakan suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya[11], sistem ini kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, sekarang pemerintah provinsi Sumatera Barat menetapakan pemerintah nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah untuk daerah kabupaten mengantikan istilah pemerintah desa yang digunakan sebelumnya. Sedangkan untuk nagari yang berada pada sistem pemerintahan kota masih sebagai lembaga adat belum menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.
Nagari pada awalnya dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk di nagari tersebut, kemudian pada masa pemerintah Hindia-Belanda dipilih salah seorang dari para penghulu tersebut untuk menjadi wali nagari. Kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, wali nagari dibantu oleh beberapa orang kepala jorong atau wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) bergantung dengan kebutuhan masing-masing nagari. Wali nagari ini dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dalam pemilihan langsung untuk 6 tahun masa jabatan.
Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan Tungku Tigo Sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai (kaum intelektual) dan Niniak Mamak para pemimpin suku dalam suatu nagari, sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem administrasi desa. Keputusan keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan Tungku Tigo Sajarangan di Balai Adat atau Balairung Sari Nagari.
Pendidikan
Sumatera Barat pernah menjadi pusat pendidikan di pulau Sumatera, terutama dalam pendidikan Islam dengan surau sebagai basis utama tempat pendidikan.[12] Pada masa kolonial penjajahan Belanda pendidikan Islam begitu dipinggirkan dibandingkan dengan pendidikan model Hindia Belanda yang dianggap lebih modern.[13]
Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia, di provinsi ini mulai banyak bermunculan lembaga pendidikan terutama sekitar tahun 1950-an.[7] Hampir di setiap kabupaten dan kota dalam provinsi ini telah memiliki perguruan tinggi, dan sebahagian besar berada di kota Padang.
Perekonomian
Secara bertahap perekonomian Sumatera Barat mulai bergerak positif setelah mengalami tekanan akibat dampak gempa bumi tahun 2009 yang melanda kawasan tersebut. Dampak bencana ini terlihat pada triwulan IV-2009, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,90%. Namun demikian pertumbuhan ini relatif lebih baik dibandingkan perhitungan sebelumnya yang diperkirakan akan terjadi kontraksi 0,14%. Secara keseluruhan, pada tahun 2009 ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,16%, lebih baik dibandingkan perkiraan semula sebesar 3,92%. Dan pada triwulan I-2010 perekonomian Sumatera Barat diperkirakan akan dapat tumbuh sebesar 3,56%
Tenaga kerja
Sebagaimana di daerah lainnya di Indonesia, pengangguran juga merupakan masalah yang belum teratasi di Sumatera Barat. Terhitung pada Februari 2010, jumlah angkatan kerja Sumatera Barat mencapai 2.273.111 orang, bertambah 92.145 orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada Februari 2009 sebesar 2.180.966 orang. Selanjutnya jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Barat pada Februari 2010 telah mencapai 2.101.000 orang, bertambah sekitar 93.000 orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2009 sebesar 2.008.000 orang. Sedangkan jumlah pengangguran pada Februari 2010 mengalami sedikit penurunan dibanding dengan keadaan pada Februari 2009 yaitu dari 172.253 orang menjadi 172.084 orang pada Februari 2010, dimana terjadi penurunan jumlah penganggur laki-laki dari 97.690 orang pada Februari 2009 menjadi 89.187 orang pada Februari 2010 namun sebaliknya terjadi peningkatan jumlah penganggur perempuan dari 74.563 orang pada Februari 2009 menjadi 82.897 orang pada Februari 2010
Pertanian & Perkebunan
Pada triwulan I-2010, sektor pertanian mengalami pertumbuhan relatif tinggi, didorong oleh menggeliatnya subsektor tanaman perkebunan. Pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan dapat mencapai 6,41%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,87%
Industri
Industri Sumatera Barat didominasi oleh industri skala kecil atau rumah tangga. Jumlah unit industri sebanyak 47.819 unit, terdiri dari 47.585 unit industri kecil dan 234 unit industri besar menengah, dengan perbandingan 203 : 1. Pada tahun 2001 investasi industri besar menengah mencapai Rp 3.052 miliar, atau 95,60% dari total investasi, sedangkan industri kecil investasinya hanya Rp. 1.412 miliar atau 4,40% saja dari total investasi. Nilai produksi industri besar menengah tahun 2001 mencapai Rp. 1.623 miliar, yaitu 60 % dari total nilai produksi, dan nilai produksi industri kecil hanya mencapai Rp. 1.090 miliar, atau 40% dari total nilai produksi
Jasa
Kembali bergeraknya perekonomian Sumatera Barat pasca gempa serta semakin pulihnya perekonomian global terutama zona Sumatera bagian tengah juga merupakan faktor pendorong bergeraknya kembali sektor jasa (7,38%) walau tidak setinggi dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi lain di sekitarnya.
Pertambangan
Sumatera Barat memiliki potensi bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A, yaitu batu bara terdapat di kota Sawahlunto. Sedangkan Bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten dan kota, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil[16].
Ekspor & Impor
Karena masih tingginya harga CPO dan karet di pasar internasional, kondisi ini akan semakin meningkatkan kinerja net-ekspor Sumatera Barat yang memiliki komoditas unggulan CPO dari kelapa sawit dan karet. Dan hal ini juga akan berimplikasi pada semakin menggeliatnya subsektor perkebunan, sehingga pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan II-2010 secara umum akan mengalami peningkatan[14].
Keuangan & Perbankan
Perkembangan berbagai indikator perbankan pada triwulan I-2010 menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi pasca gempa. Penyaluran kredit oleh bank umum di Sumbar menunjukkan arah positif, meskipun masih relatif terbatas dan tumbuh melambat. Proses intermediasi perbankan umum di Sumatera Barat berlangsung dengan baik, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset pada triwulan sebelumnya[14].
Transportasi
Transportasi udara dari dan ke Sumatera Barat saat ini melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM). Bandar Udara kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini berada di kabupaten Padang Pariaman, lebih kurang 20 km dari pusat kota Padang. Bandar Udara ini mulai aktif beroperasi pada akhir tahun 2005menggantikan Bandar Udara Tabing.
Transportasi darat untuk angkutan umum di kota Padang berpusat di Terminal Bingkuang Air Pacah. Terminal ini melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP). Distribusi jalur antar kota dalam provinsi dari Terminal Bingkuang Air Pacah akan berakhir di terminal angkutan umum tiap kota atau kabupaten di Sumatera Barat. Sedangkan untuk kota Bukittinggi berpusat di Terminal Aua Kuniang, untuk kota Payakumbuhberpusat di Terminal Koto Nan Ampek, dan kota Solok berpusat di Terminal Bareh Solok.
.jpg&filetimestamp=20101003035012)
Untuk transportasi darat lainnya, kereta api masih digunakan untuk jalur dari kota Padang sampai ke kotaSawahlunto, yang melalui kota Padangpanjang dan kota Solok, pada jalur ini, kereta api dipergunakan sebagai sarana pengangkutan batubara. Selain itu dari kota Padangpanjang ini juga ada jalur kereta api menuju ke kotaPayakumbuh yang melewati kota Bukittinggi, namun sudah tidak aktif lagi. Sedangkan untuk jalur kereta api dari kota Padang menuju kota Pariaman, masih digunakan untuk angkutan penumpang.
Transportasi laut dari dan ke Sumatera Barat berpusat di Pelabuhan Teluk Bayur, kota Padang. Sedangkan untuk jarak dekat terutama untuk kapal ukuran sedang berpusat di Pelabuhan Muara, pelabuhan ini antara lain juga melayani transportasi menuju ke kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan kapal feri atau speed boat. Pelabuhan ini juga menjadi tempat bersandar kapal-kapal pesiar (yacht) dan kapal-kapal nelayan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar